TOKO BUKU PENELITIAN ONLINE TERLENGKAP TERMURAH DAN TERPERCAYA

SELAMAT DATANG DI TOKO BUKU PENELITIAN ONLINE, KAMI MENYEDIAKAN BERBAGAI JUDUL BUKU PENELITIAN DARI BERBAGAI PENGARANG DAN PENERBIT. KAMI MELAYANI PENGIRIMAN BUKU PENELITIAN KE SELURUH PENJURU TANAH AIR VIA JNE, TIKI DAN POS. INFO LENGKAP HUBUNGI ADMIN DI : 085729006098 /5B8BC6E4
(FORMAT PEMESANAN : JUDUL BUKU DAN PENGARANG#NAMA PEMESAN#ALAMAT LENGKAP)

HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
Pengarang: Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. Penerbit: Sinar Grafika
BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara
Karakteristik hukum hukum pertambangan mineral dan batubara
Asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara
Sumber-sumber hukum pertambangan mineral dan batubara
Hubungan antara pertambangan mineral dan batubara dengan hukum pajak, hukum kehutanan dan hukum agraria


BAB 3 KAJIAN YURIDIS TENTANG MINERAL DAN BATUBARA
Pengertian mineral dan batubara
Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pertambangan mineral dan batubara
Jenis-jenis mineral dan batubara
Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara
Penguasaan negara atas mineral dan batubara
Kewenangan negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara
Dampak kegiatan pertambangan mineral dan batubara

BAB 4 WILAYAH PERTAMBANGAN
Pengertian wilayah pertambangan
Aspek hukum wilayah pertambangan
Perencanaan wilayah pertambangan
Kriteria dalam penetapan wilayah pertambangan
Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan

BAB 5 IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)
Pengertian izin pertambangan rakyat
Landasan hukum izin pertambangan rakyat
Jenis kegiatan pertambangan rakyat
Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan IPR
Pejabat yang berwenang menerbitkan izin pertambangan rakyat
Prosedur dan syarat untuk memperoleh izin pertambangan rakyat
Luas wilayah izin pertambangan rakyat
Jangka waktu berlakunya izin pertambangan rakayat
Hak dan kewajiban pemegang izin pertambangan rakayat
Berakhirnya izin pertambangan rakyat
Analisis sosio-yuridis terhadap kegiatan penambangan rakyat

BAB 6 KAJIAN NORMATIF TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
Pengertian izin usaha petambangan
Dasar hukum izin usaha pertambangan
Macam-macam izin usaha pertambangan
Yang berhak berwewenang menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara
Sistem pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)
Prosedur dan syarat-syarat pemberian izin usaha pertambangan
Substansi izin usaha pertambangan
Hak dan kewajiban pemegang izin  usaha pertambangan
Hubungan izin usaha pertambangan dengan hak atas tanah
Luas wilayah izin usaha pertambangan
Penciutan wilayah izin usaha pertambangan
Jangka waktu berlakunya izin usaha pertambangan
Perpanjangan berakhirnya izin usaha pertambangan
Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan
Berakhirnya izin usaha pertambangan

BAB 7 IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
Pengertian izin usaha pertambangan khusus
Dasar hukum izin usaha pertambangan khusus
Jenis-jenis izin usaha pertambangan khusus
Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan khusus
Yang dapat mengajukan permohonan IUPK
Tahapan pemberian WIUPK
Prosedur dan syarat-syarat pemberian izin usaha pertambangan khusus
Substansi izin usaha pertambangan khusus
Luas wilayah izin usaha pertambangan khusus
Hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan khusus
Jangka waktu berlakunya izin usaha pertambangan khusus
Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan khusus
Berakhirnya izin usaha pertambangan khusus
Hubungan izin usaha pertambangan khusus dengan hak atas tanah
Penciutan wilayah izin usaha pertambangan khusus

BAB 8 SISTEM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DI NEGARA LAIN
Philipina
Ghana
Kanada

BAB 9 KAJIAN EMPIRIS TERHADAP SENGKETA DI BIDANG PERTAMBANGAN
Istilah dan pengertian sengketa tambang
Teori-teori yang menganalisis tentang faktor penyebab terjadinya sengketa di bidang pertambangan
Macam-macam sengketa di bidang pertambangan
Sengketa antara indigeneos people dengan perusahaan tambang
Sengketa pencemaran lingkungan
Sengketa hak atas tanah
Sengketa divestasi saham
Sengketa program
Model penyelesaian sengketa di bidang pertambangan

BAB 10 SANKSI ADMINISTRATIF DALAM BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Pengertian sanksi administratif
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif
Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi administratif
Pelanggaran oleh pemegang IUP
Pelanggaran oleh pemegang IPR
Pelanggaran oleh pemegang IUPK

BAB 11 SANKSI PIDANA DALAM BIDANG PERTAMBANGAN
Pengertian sanksi pidana dalam bidang pertambangan
Jenis-jenis tindak pidana dalam bidang pertambangan
Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dalam bidang pertambangan
Subjek pidana dalam tindak pidana pertambangan
Subjek pidana yang dapat dijatuhkan pada orang perorangan
Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pengurus dan badan hukum
Harga Rp 75,000

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA"

Back To Top